JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya mampu membeli rumah Rp 70 juta ke bawah rasanya harus terus bersabar. Saat ini, masih tertutup kemungkinan kelompok masyarakat kelas bawah mendapatkan rumah bersubsidi dari pemerintah.

Bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah yang hanya mampu membeli rumah Rp 70 juta ke bawah tetap tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Ibaratnya, MBR paling apes karena tidak dapat subsidi.
— Eddy Ganefo

“Bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah yang hanya mampu membeli rumah Rp 70 juta ke bawah tetap tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Ibaratnya, MBR ini paling apes karena tidak dapat subsidi, padahal kemampuannya hanya segitu,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo, kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Menurut Eddy, harga rumah Rp 70 juta ke bawah sangat tidak mungkin untuk tipe rumah 36 meter persegi. Sementara ketentuan pemerintah terkait rumah subsidi dengan KPR FLPP mensyaratkan ukuran rumah minimal adalah 36 meter persegi.

“Karena itu kami berjuang dan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan pada pasal 22 ayat 3 UU Perumahan dan Permukiman tentang pembatasan pembangunan rumah di bawah tipe 36,” katanya.

“Sebenarnya, rumah di bawah tipe 36 bisa tetap akad, apabila pemerintah mau membuka izinnya. Kalau sudah terlanjur diberi izin dengan peraturan lama seharusnya bisa. Ini tentu berbeda bila pengembang mau bangun rumah di bawah tipe 36 baru, kena undang-undang baru,” imbuhnya.

Di sisi lain, pengembang kini dapat memasarkan kembali tipe rumah 36 dengan harga di atas Rp 70 juta sesuai ketentuan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) nomor 7 dan 8 tahun 2012. Peraturan baru ini merubah Permenpera No 4 dan 5 tahun 2012 yang selama ini dikeluhkan oleh para stakeholder perumahan.

Dalam Permenpera No 4 dan 5 diatur ketentuan pembangunan rumah subsidi minimal untuk rumah tipe 36 meter persegi dengan harga Rp 70 juta. Salah satu ini Permenpera baru ini juga mengatur tentang harga kenaikan rumah subsidi. Untuk harga rumah sejahtera tapak naik dari Rp 70 juta menjadi Rp 88 juta – Rp 145 juta berdasarkan wilayah, sedangkan harga rumah sejahtera susun naik dari Rp 144 juta menjadi Rp 216 juta per unit.